Tata Kelola Perusahaan


Tata Kelola Perusahaan

Tuntutan dinamika bisnis serta iklim yang semakin kompetitif mengharuskan semua perusahaan secara terus menerus meningkatkan kinerjanya. Disisi lain, tuntutan pemegang saham, investor, masyarakat dan stakeholder lainnya terhadap pengelolaan Perusahaan yang baik menjadi prasyarat yang tidak dapat dihindarkan oleh Direksi dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, pengelola Perusahaan berdasarkan prinsip – prinsip Good Corporate Govermance (GCG) sudah menjadi keharusan bagi pelaku bisnis demi mempertahankan eksistensinya.

Prinsip – prinsip Good Corporate Govermance merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sitem pengelolaan Perusahaan yang sehat. Prinsip – prinsip Good Corporate Govermance yang dimaksud meliputi :

1. Keterbukaan
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas ini telah tercermin pada berbagai sandaran dan acuan kinerja Perseroan.

3. Tanggung Jawab
Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.

4, Kemandirian
Keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingandan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran
Kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang – undangan yang berlaku.

Prinsip diatas sangat penting mengingat kunci terciptanya Good Corporate Govermance di perusahaan adalah berfungsinya organ Perseroan, yaitu RUPS, Komisaris, dan Direksi secara efektif. Oleh karena itu, melalui pedoman ini diharapkan mampu menyeimbangkan pola hubungan ketiga organ tersebut dan sekaligue mampu menjamin terpenuhinya kewajiban perusahaan kepada seluruh Stakeholder.


back
to top